Soal Jawab Seputar Krisis Kosovo

بسم الله الرحمن الرحيم

Pertanyaan:
Dari tindakannya di Kosovo, AS jelas terlihat berusaha memisahkan Kosovo dari Serbia. Mengapa AS mengambil tindakan seperti ini, yang seolah-olah untuk kepentingan kaum Muslim di Kosovo? Tindakan ini seolah menghilangkan penindasan, pembunuhan, serta penaklukan yang mencekik leher, yang dialamatkan kepada kaum Muslim.

Jawab:
Serbia menduduki lokasi vital dan strategis di wilayah Balkan, serta mempunyai hubungan yang erat secara tradisi, budaya dan agama dengan Kristen Ortodox Rusia. Saat ini, khususnya setelah pecahnya Yugoslavia, Serbia menikmati hak istimewa dan mendapatkan ibukota Belgrade, bekas ibukota Yogoslavia. Serbia juga menjadi lebih dekat dengan Rusia dan bertindak mewakili Rusia di baris terdepan di wilayah Balkan. Atas pengaruh Rusialah, Serbia keluar dari Uni Eropa dan menentang kebijakan-kebijakan AS di Balkan, yang juga bertujuan untuk mendapatkan pengaruh di Balkan (Eropa Timur) agar bisa memukul Rusia di sarangnya.

Karena itu, pertama kali AS berencana memisahkan Montenegro yang masih menyatu dengan Serbia. Untuk mencapai maksud tersebut, AS memberikan bantuan kepada gerakan sparatis di Montenegro.

Kini AS terlibat dalam upaya pemisahan Kosovo dari Serbia, bukan untuk kepentingan Muslim di sana, tetapi untuk memperlemah Serbia dan berusaha memutuskan ikatan terakhir yang dimiliki Rusia di Balkan. Dalam hal ini, AS berharap bisa menjalankan agendanya di wilayah tersebut tanpa mendapatkan perlawanan dari Serbia, yang didukung oleh Rusia.

Poin-poin berikut akan menjelaskan hal ini lebih detail:

1. AS telah membentuk dan mempersenjatai Pasukan Pembebasan Kosovo, KLI.
2. Karena kepemimpinan AS yang efektif di NATO, yang diraih melalui aturan yang dibuatnya sendiri sebagai pendiri NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan memaksanya keluar dari Kosovo delapan tahun lalu. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB nomor 1244 tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.
3. Karena resolusi DK PBB nomor 1244 itu agak membingungkan dalam isu pemisahan Kosovo, pada tanggal 2 April 2007, maka DK PBB mulai mendiskusikan proposal yang dibuat oleh pengamat internasional, Marti Ahitesari, mengenai negosiasi akhir yang berisi rencana yang serius dengan tujuan untuk memisahkan Kosovo dari Serbia.
4. AS telah mengumumkan dukungannya terhadap proposal yang diajukan oleh Marti Ahitesari, yang juga telah menyuarakan dukungannya terhadap pemisahan Kosovo. Ini diumumkan oleh Nicholas Burns, Wakil Menlu AS pada 13 April 2007.Ketika media Serbia melaporkan, bahwa Burns telah mengumumkan AS akan mengakui kemerdekaan Kosovo, walaupun DK PBB tidak meloloskan sebuah resolusi berkaitan dengan hal itu, maka Burns, dalam pernyataanya 18 April 2007, menolak bahwa dirinya telah mengatakan hal itu dan mengklarifikasi, bahwa yang dia katakan adalah: “Proposal yang dibuat oleh pengamat internasional untuk wilayah itu, Marti Ahitesari, adalah pilihan terbaik untuk perdamaian di Kosovo dan di wilayah itu. Karena itu, AS berusaha untuk mengusahakan kemerdekaan bagi Kosovo melalui sebuah resolusi DK PBB, dan Kosovo akan mendapatkan pengakuan dari AS dan negara-negara lain.”

Ini pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, walaupun diungkapkan dengan redaksi yang berbeda dengan klarifikasi yang dibuat Burns tersebut. Inilah pendirian yang dimiliki oleh AS terkait dengan isu ini.

5. Sedangkan sikap Uni Eropa terkait dengan isu ini, walaupun mereka menyadari, bahwa AS berusaha untuk memperlemah Serbia, mengikis pengaruh Rusia di Balkan, dan menghilangkan rintangan yang dihadapinya di wilayah tersebut, Uni Eropa tetap berharapkan hasil dari usaha memperlemah atau menghancurkan link Rusia-Serbia tersebut, dapat menarik Serbia ke dalam lingkarannya dengan memanfaatkan permusuhannya dengan AS. Dengan begitu, diharapkan dapat melawan tumbuhnya pengaruh dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Republik Ceko yang telah masuk ke dalam Uni Eropa yang dianggap sebagai pion AS di Uni Eropa. Dengan maksud itulah, sebenarnya Uni Eropa telah menyuarakan dukungannya terhadap proposal Ahitesari. Mantan Menlu Jerman, Joscha Fischer telah menulis sebuah artikel dengan judul: ”Waktunya telah tiba untuk sebuah solusi yang bisa bertahan lama bagi Kosovo”, di mana dalam artikelnya itu dia mengatakan: “Memang proposal Ahitesari yang berani, yang menyerukan kemerdekaan bagi Kosovo dan pengawasan internasional yang kuat adalah satu-satunya opsi yang efektif bagi masyarakat internasional umumnya dan Uni Eropa khususnya.”
6. Di sisi lain, Rusia dan Serbia menentang dengan keras proposal tersebut dan menolaknya.Kepala pemerintahan Serbia, ketika berpidato di depan DK PBB ketika dilakukan debat mengenai proposal Ahitesari pada 3 April 2007 mengatakan: “Serbia tidak setuju proposal apapun, kecuali jika Kosovo masih tetap menjadi bagian intergral dari Serbia dan menikmati otonomi luas di dalam Republik Serbia.” Sebelumnya, dia mengatakan pada tanggal 1 April 2007 di bandara Belgrade dalam perjalanannya menuju New York guna menghadiri sidang debat Dk PBB: “Dukungan Rusia bagi Serbia akan memainkan peran kunci dalam mengalahkan rencana Ahitesari yang membuat frustasi, karena tidak menghargai batas dan kedaulatan internasional, dan telah melanggar konsensus internasional.”

Kementrian Luar Negeri Rusia telah menyatakan pada 19 Maret 2007: “Kemerdekaan Kosovo akan menimbulkan reaksi balik yang hebat bagi kestabilan Eropa.” Kementrian itu kemudian mengancam, bahwa Rusia akan menggunakan haknya untuk memveto proposal apapun yang tidak disetujui oleh Serbia. Media di Belgrade menyarankan, bahwa pada 5 dan 7 April 2007, Rusia berniat mengirimkan Tim Pencari Fakta untuk memantau secara detail situasi di Kosovo dan Belgrade serta meminta agar debat mengenai proposal Ahitesari ditunda sampai tim tersebut kembali. DK PBB menyetujui usulan Rusia untuk membentuk sebuah tim yang dikepalai seorang anggota tidak tetap DK PBB yang non-Eropa dan tim itu tiba di Belgrade pada petang hari 25 April 2007 yang memulai tugasnya. TV Belgrade, sebelum kedatangan tim tersebut memberikan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menlu Rusia, Vladimir Titov. “Negaranya tidak akan membiarkan lolos proposal apapun dari pengamat internasional Marti Ahitesari dalam DK PBB karena proposal itu sia-sia.”

Tanggal 28 April 2007, Menlu Rusia mengulangi pernyataan, bahwa negaranya tidak dapat menerima proposal apapun yang ditolak oleh Serbia.

Dari penjelasan di atas jelas, bahwa situasi di Kosovo itu merupakan bentuk konfrontasi internasional antara AS dan Rusia, dan dalam beberapa level juga melibatkan Eropa. Kepentingan kaum Muslim bukanlah bagian dari konfrontasi mereka. Proposal Ahitesari yang menyerukan pemisahan Kosovo tidak menjamin kedaulatan, tetapi menempatkannya di bawah pengawasan internasional dan didukung oleh NATO, yang menempatkannya di bawah pengaruh AS dan peran kecil bagi Uni Eropa. Itu bila proposal yang ada sekarang tidak dirubah, atau diveto oleh Rusia.

Untuk melengkapi gambaran ini, ada sekelumit fakta tentang Kosovo. Negeri ini memiliki penduduk 2 juta orang yang telah hidup di bawah Kekhalifahan Usmani dari tahun 1389 hingga 1913, dimana 90% penduduknya adalah Muslim dan 10% nya adalah orang Serbia. Menurut rencana yang dibuat Ahitesari, kaum Muslim Albania ini tidak akan diizinkan bergabung dengan Albania, sebagaimana orang Serbia juga tidak diizinkan untuk bergabung dengan Serbia. Jadi, krisis ini akan tetap berlanjut, karena AS dan NATO masih tetap mengkontrolnya.

Singkatnya: Kaum Kafir penjajah tidak akan bekerja demi kesejahteraan kaum Muslim. Mereka hanya mengekploitasi dengan memusuhinya untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya Daulah Khilafah-lah yang akan melindungi kaum Muslim dengan sesungguhnya, mengembalikan kehormatan, harga diri mereka, dan menghentikan rencana yang dibuat oleh orang Kafir. Itulah hari di mana kaum Muslim akan berlindung di bawah naungan Allah SWT.